Polri Minta Irjen Djoko Tak Mangkir Lagi
Kamis, 04 Oktober 2012 – 20:54 WIB

Polri Minta Irjen Djoko Tak Mangkir Lagi
JAKARTA--Markas Besar Polri mengaku telah berusaha menjalin komunikasi untuk mendorong mantan Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/10). Djoko akan diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat driving simulator saat masih menjabat di korps tersebut.
"Upaya-upaya itu sudah dilakukan dan mari kita lihat bersama besok hari Jumat kan. Kita sudah berkomunikasi dengan tim penasihat hukum dan tim Divisi Hukum Polri. Sudah diarahkan untuk itu (penuhi panggilan). Kita tunggu realisasinya besok," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar saat jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (4/10).
Pemanggilan perdana Irjen Djoko telah dilakukan KPK pada Jumat, 28 September pekan lalu. Namun, saat itu Djoko mangkir. Alasannya, ia tak ingin ada dualisme penanganan kasus yang menjeratnya. Kasus ini ditangani KPK dan Mabes Polri. Bahkan beberapa tersangka ditetapkan bersamaan antardua lembaga ini.
Sementara itu, Boy dalam hal ini juga mengingatkan bahwa meski menjadi anggota Polri, kasus Djoko tak bisa dikaitkan dengan institusi yang membawahinya.
JAKARTA--Markas Besar Polri mengaku telah berusaha menjalin komunikasi untuk mendorong mantan Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal
BERITA TERKAIT
- Akademisi Mendesak Supaya Dominus Litis jadi Bagian RUU KUHAP
- Iwakum Kecam Aksi Doxing terhadap Wartawan Seusai Demo Indonesia Gelap
- Dukung Kelancaran Arus Mudik Lebaran 2025, Hutama Karya Percepat Tol Palembang-Betung
- Yayasan Merah Putih Peduli Nyekar di Makam RM Margono Djojohadikusumo
- TNI Disebut Langgar UU dalam Penertiban Tambang Emas dan Penggerebekan Oli Palsu
- Lemkapi Sebut RUU Kejaksaan akan Membuat Jaksa Kebal Hukum