Polri Minta UU Terorisme Direvisi

Karenanya polri telah mengusulkan ke Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemananan (Kemnkopolhukam) untuk mengajukan revisi UU itu. "Ini akan dipertimbangkan untuk dikaji ulang lagi," imbuh kapolri.

Selain itu, tambahnya, Polri juga memiliki kesulitan dengan undang-undang itu karena masa penangkapan tujuh kali 24 jam dinilai terlalu singkat dan mempersulit penyidikan. Sebab, kasus terorisme kini sangat rumit dan membutuhkan data dan fakta yang presisi untuk membuktikan. Padahal untuk mendapatkan hal itu harus membutuhkan waktu lebih lama mengingat terorisme kini merupakan masalah lintas negara.(zul/jpnn)