Polri Paling Banyak Diadukan Sebagai Pelanggar HAM

Namun sayangnya, hingga saat ini kejahatan-kejahatan tersebut tidak juga diproses secara hukum, karena adanya kekosongan hukum. Untuk itu Komnas HAM merekomendasikan pemerintah bersama-sama dengan Komnas HAM untuk segera menyusun Undang-Undang Anti Penyiksaan yang sejalan dengan semangat Konvensi Anti Penyiksaan yang diratifikasi melalui UU Nomor 5 tahun 1998.

"Dengan demikian, maka kejahatan penyiksaan dapat diproses secara hukum dan dapat dieliminasi," katanya.(gir/jpnn)