Polri Pastikan Pelat Dinas ZZ Tetap Ikuti Aturan Ganjil Genap

Dia melanjutkan eselon I itu, misalnya, di lingkungan kementerian mencakup menteri dan direktur jenderal. Sementara untuk lingkungan TNI dan Polri, eselon II-nya merujuk pada perwira tinggi bintang satu yang mempunyai jabatan, sementara untuk eselon I-nya merujuk pada perwira tinggi di atas itu.

Kemudian, untuk pejabat TNI dan Polri di wilayah pun juga diatur untuk penggunaan pelat khusus kendaraan dinas.

"Polisi, itu kapolda (kepala kepolisian daerah, red) dan pejabat utama boleh pakai (pelat) ZZX. Kodam itu dari pangdam (panglima daerah militer, red) sampai pejabat utama dapat ZZD, danlantamal (komandan pangkalan utama TNI Angkatan Laut, red) itu ZZL. Itu dapat dan pejabat utamanya," kata Yusri.

Dia menyebut batas penggunaan pelat khusus kendaraan dinas di wilayah itu sampai komandan distrik militer (dandim). "Di bawahnya boleh enggak? Enggak!" imbuh Yusri.

Sementara di lingkungan Polri, Yusri menyebut pejabat setingkat kapolres masih boleh menggunakan pelat khusus tersebut. Namun, pejabat di bawah kapolres tidak diperbolehkan menggunakan pelat berkode ZZ itu.

"Lagian buat apa pakai kayak begitu-begitu? Mau pergi mijet supaya gratis kan enggak mungkin! Ngapain?" kelakar Yusri.

Dalam kesempatan sama, Yusri memaparkan penggunaan pelat kendaraan khusus dan rahasia itu dapat dikenali dengan kode ZZA sampai dengan ZZZ.

Pelat khusus berkode ZZH digunakan untuk kendaraan dinas pejabat pemerintahan, ZZP kendaraan dinas pejabat Polri, pelat ZZT untuk kendaraan dinas pejabat Mabes TNI, dan ZZD, ZZL, ZZU untuk kendaraan dinas pejabat mabes TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. (antara/jpnn)