Polri Sudutkan Pengusaha Rekanan

Ia menyatakan dalam kasus korupsi ini, belum tentu para oknum perwira Polri ini menerima suap. Menurutnya, bisa saja mereka mengeluarkan kebijakan yang justru menguntungkan pengusaha yang memenangkan tender proyek.

"Tidak selalu terbukti dan terungkap ada orang dari panitia atau PPK-nya yang menerima suap. Bisa saja vendor atau yang menang tender diuntungkan dalam hal ini.

Jadi ini ya mohon untuk jangan berpikir seolah-olah bahwa korupsi itu sudah pasti terungkap adanya pejabat terima uang. Bisa karena kebijakannya orang lain diperkaya. Orang lain ya bisa pengusaha," jelasnya.

Pengusaha, kata dia, bisa saja mendapatkan aliran dana dalam jumlah besar dan lalu membuat harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Selain itu, tututnya, bisa juga indikasi korupsi terjadi karena ada mekanisme proyek yang tidak sesuai dengan prosedur di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

"Dugaan adanya penyuapan, harus ada pembuktian. Kita minta hormati asas praduga tak bersalah. Ada dua alat bukti yang dibutuhkan. Bisa juga dari temuan nanti dari pemeriksaan. Tapi sebelum  alat bukti ada, tentu kita belum dapat simpulkan telah terjadi penyuapan pada orang-orang terkait (oknum Perwira Polri," jelasnya.