Polri Terus Disorot, KPK Dinilai Lebih Berwenang

"Pertama, Polri sebagai penegak hukum harus taat hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan," kata Ronald, Jumat (3/8).

Dijelaskan, pasal 50 ayat (3) dan (4) UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, jika KPK sudah dahulu melakukan Penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak berwenang lagi.

"Atau jika Penyidikan dilakukan bersamaan, maka Polri atau Kejaksaan harus menghentikan penyidikannya," kata Ronald.

Kedua, Ronald menyatakan, Polri tidak boleh menghalang-halangi penyidikan KPK. "Polri  harus menunjukan sebagai institusi yang pro pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya," kata dia.