Polri Tolak Panggil Paksa Miryam, DPR: Masa Minta Tolong Kopassus?

jpnn.com, JAKARTA - Anggota pansus hak angket KPK, Bambang Soesatyo kaget mendengar penolakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk menjemput paksa anggota Miryam S Haryani agar diperiksa di pansus.

Bambang mengaku kekagetannya karena mendengar statement Tito yang menilai pelaksanaan panggil paksa itu tidak jelas hukum acaranya. "Jujur saya agak surprise. Bahkan dikatakan tidak ada cantelannya di dalam KUHP," kata Ketua Komisi III DPR itu, Selasa (20/6).

Bambang pun mengaku masih ingat betul bagaimana saat dia bersama anggota Komisi III DPR lainnya seperti Benny Kabur Harman, Aziz Syamsudin, Ahmad Yani, Desmond Junaidi Mahesa dan lainnya menyusun UU MD3 itu.

"Dulu rumusan pasal 204 dan 205 UU MD3 itu justru atas permintaan Kapolri Jenderal Sutarman," tegas pria yang karib disapa Bamsoet itu.

Bamsoet mengatakan, dengan rumusan tersebut Sutarman menganggap sudah sangat cukup untuk Polri melaksanakan perintah DPR. "Tidak perlu diatur lebih detail," katanya.

Menurut Bamsoet, hal itu dikemukakan Polri menjawab permintaan anggota Pansus RUU MD3 dari Fraksi Partai Demokrat Benny Harman agar pasal tentang masalah pemanggilan paksa diatur secara tegas dalam UU MD3.

Maka kemudian lahirlah UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur secara tegas dan jelas tentang tata cara dan pelaksanaan pemanggilan paksa itu di pasal 204 dan 205.

Dia menambahkan, dalam pasal 205 ayat 1-5 UU MD3 mengatur tegas dan jelas terkait pemanggilan paksa oleh Polri. Bahkan pada ayat 5 anggarannya pun diatur dan dibebankan ke DPR. "Nah, kalau sekarang Polri tiba-tiba menolak, masa DPR harus minta bantuan Kopassus atau TNI sementara di UU-nya jelas itu tugas Polri," ungkap Bamsoet.