Polri Tunggu Kepastian Rencana Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Negara
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah kembali mengeluarkan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain. Pembahasan pun terus dilakukan guna mematangkan wacana itu.
Terkait adanya wacana pemindahan, Mabes Polri pun menunggu keputusan akhir dari pemerintah.
“Untuk rencana pemindahan dengan pertimbangan pemerataan pembangunan dan kepadatan ibu kota saat ini, tentunya Polri mendukung karena ini demi kebaikan bangsa dari segala aspek,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal, Selasa (30/4).
Nantinya, apabila sudah dipastikan pindah, maka Mabes Polri akan berkoordinasi untuk mempersiapkan semua sumber daya yang ada.
“Sehingga bisa optimal menjalankan tugas-tugas kepolisian,” tegas Iqbal.
(Baca Juga: Gerindra Tuding Wacana Pemindahan Ibu Kota Hanya Pengalihan Isu)
Kabar pemindahan ibu kota ini kembali ramai sejak Presiden Jokowi bersama jajarannya menggelar rapat terbatas di Istana, Senin (29/4) kemarin. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) pun telah memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ini sekitar Rp 323 triliun sampai Rp 466 triliun. (cuy/jpnn)
Demi kebaikan bangsa dari segala aspek, Polri mendukung rencana pemindahan ibu kota.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral