Polri Usulkan Pemecatan Polwan Penyidik Gayus Tambunan
Selasa, 01 Februari 2011 – 01:11 WIB

Polri Usulkan Pemecatan Polwan Penyidik Gayus Tambunan
JAKARTA - Majelis Kode Etik Mabes Polri memvonis AKP Sri Sumartini melanggar kode etik dan disiplin profesi sebagai anggota kepolisian. Vonis terhadap mantan administratur penyidikan kasus Gayus Tambunan itu dibacakan Majelis Kode Etik di Gedung Trans National Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Senin (31/1) sore.
Dalam vonis itu majelis menyebut Sri melakukan sejumlah pelanggaran yang dinilai mencoreng citra polisi. "Atas dasar pertimbangan itu pimpinan sidang tadi menyatakan secara sah Sri Sumartini terbukti telah melakukan perbuatan tercela dan melanggar kode etik profesi Polri dan direkomendasikan untuk PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ujar Kabid Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Senin petang.
Baca Juga:
Kesalahan-kesalahan yang disebut majelis dilakukan Sri Sumartini antara lain merubah laporan polisi yang seharusnya mencantumkan nama Roberto Santonius sebagai tersangka, menjadi hanya satu nama saja yakni Gayus Tambunan. Kesalahan lainnya adalah merubah pasal dari pidana korupsi ke pidana umum.
Namun demikian dengan putusan ini Sri masih memungkinkan melakukan perlawanan dengan mengajukan keberatan atas putusan itu. "Dia mendapatkan kesempatan untuk menyatakan keberatan dalam tujuh hari kerja. Maka nanti yang bersangkutan bisa menyatakan keberatan kepada pimpinan sidang," tambah Boy.
JAKARTA - Majelis Kode Etik Mabes Polri memvonis AKP Sri Sumartini melanggar kode etik dan disiplin profesi sebagai anggota kepolisian. Vonis terhadap
BERITA TERKAIT
- Kantor PTPN I Digeledah Terkait Dugaan Korupsi PG Asembagoes, Manajemen Tegaskan Hal ini
- Hadiri Pasar Kreatif Ramadan di Jakarta, Rano Karno Terkesan Gara-gara Ini
- Sukarelawan Prabowo Menjerit, Merasa Dikhianati!
- Pembahasan RUU KUHAP, Maqdir Ismail Saran Proses Penyidikan Diselesaikan di Kepolisian
- Dulu Usut Teroris, Kini Brigjen Eko Hadi Dipilih jadi Dirtipid Narkoba Bareskrim
- Komnas HAM Minta Rencana Perluasan Kewenangan TNI-POLRI Dikaji Ulang