Ponsel untuk TKI Bukanlah Solusi

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, pemberian HP TKI sudah mulai berjalan. Namun belum semua TKI telah mendapatkan fasilitas itu. "Sudah diberikan kepada TKI yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura. Itu menjadi bagian dari MoU antara Indonesia dengan negara penempatan. Jadi tidak boleh HP diminta sama majikan," kata Muhaimin.

Anis mengkritik Muhaimin dan meminta SBY mereshuffle menteri asal PKB itu. Karena sejak menjabat menjadi Menakertrans, Muhaimin tidak menghasilkan terobosan signifikan yang jelas terkait penanganan TKI . "SBY jangan sungkan karena dia dari partai koalisi kemudian tidak enak untuk meresuffle. Inilah momentum yang harus ditunjukkan oleh Presiden kepada publik Indonesia," katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI , Irgan Chairul Mahfiz menyesalkan tak kunjung berangkatnya Tim Gabungan Pemerintah yang ditugaskan Presiden ke Arab Saudi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) itu mengatakan, pemerintah sangat lambat dalam merumuskan solusi bagi Sumiati dan Kikim. "Seharusnya Tim Gabungan itu berangkat pada Kamis malam lalu, tapi kenapa hingga saat ini belum bisa diberangkatkan," tanya dia.

Padahal, sesuai keputusan Presiden, pemerintah membentuk tim untuk kasus Sumiati dipimpin Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Ameliasari Agum Gumelar. Tim beranggotakan unsur pejabat Kemeg PPPA, mantan atase Tenaga Kerja Kemenakertrans di Kuwait Wisantoro, Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Tatang B.Razak, dan Direktur Perlindungan dan Advokasi untuk Kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa BNP2TKI, Syaiful Idhom.