Poppy Serukan Dukung Upaya Pembatalan Kenaikan BBM

jpnn.com - JAKARTA - Mantan anggota DPD RI, Poppy Dharsono mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung gerakan mahasiswa dan buruh menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. Sebab kata Poppy, kenaikan harga BBM menambah kesengsaraan rakyat dan pemerintah terjebak pada kepentingan neoliberlisme dan bertentangan dengan janji Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Trisakti Bung Karno.

“Mahasiswa, kaum miskin kota dan dan gerakan buruh serta pekerja di berbagai kota di Indonesia akan menggelar protes besar-besar pekan depan. Karena itu dukung mereka,” kata Poppy Dharsono dalam keterangan persnya, Rabu (3/12).

Lebih lanjut, aktifis gerakan Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) itu menegaskan, protes terhadap kenaikan harga BBM ini terjadi dalam berbagai bentuk antara lain aksi di kampus, pabrik, DPR dan DPRD, blokade jalan industri dan jalan tol, pendudukan SBPU sampai kantor pemerintahan, pembajakan truk-truk BBM sampai aksi ke istana negara.

“Semua itu karena mereka tahu, soal subsidi BBM yang sering digembar-gemborkan pemerintah, hanya pembohongan publik belaka. Sebab, sampai saat ini pemerintah tidak mau terbuka atas perhitungan. Pemerintah selalu bilang rugi dan tekor. Padahal dengan menjual Rp6500 per liter BBM jenis premium, pemerintah sudah untung,” ungkap Poppy, mengutip perhitungan yang dilakukan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie.

Menurut Poppy, kemandirian yang selalu dikampanyekan Joko Widodo sebelum menjadi presiden, terbantahkan dengan keputusannya menaikkan harga BBM. Sebab kenaikan itu karena pemerintah tidak mampu berdiri tegak dan sebaliknya tunduk pada kepentingan asing.

Dijelaskannya, keputusan pemerintah Joko Widodo menaikkan harga BBM sebenarnya merupakan keinginan dari Bank Dunia (Word Bank). Sejak Oktober 2014 Bank Dunia telah mendesak Indonesia mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM dengan alasan tidak tepat sasaran. "Itu pernyataan resmi Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg dalam teleconfrence di kantor Bank Dunia, Jakarta, awal Oktober lalu," jelas Poppy.

Karena itu, Poppy dan para aktivis di KKR mendesak pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mencabut kenaikan harga BBM dan menunggu hasil temuan Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri yang tengah menyelidiki adanya mafia migas yang membuat biaya BBM tinggi.

“Kalo berani sikat mafia migas, lalu terbuka kepada rakyat. Itu baru pemimpin hebat,” pungkas Poppy.(fas/jpnn)