Populerkan MK, Luncurkan MK TV

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) semakin total dalam mendekatkan diri dengan rakyat. Kemarin, lembaga penjaga konstitusi tersebut me-launching program inovatif, MK TV dan MK Radio di Aula Mahkamah Kontitusi, Jakarta, tadi malam. Kerja sama tersebut dijalin dengan Jawa Pos Multimedia Corporation (JPMC), TVRI, serta RRI.

Peresmian program MK TV itu dihadiri oleh Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Chairman Grup Jawa Pos Dahlan Iskan, Menkominfo M. Nuh, anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, dan Direktur Utama JPMC Imawan Mashuri. Acara itu sekaligus meramaikan hari ulang tahun MK yang kelima.

Selain itu, MK juga me-launching lima program andalan, yakni berita MK, Jurnal MK, Obrolan Konstitusi, Open House MK, serta siaran langsung sidang MK secara resmi yang akan mulai ditayangkan pasca-launching tadi malam. Di bawah bendera JPMC, program tersebut bisa disaksikan di 16 stasiun televisi jaringan JPMC di seluruh Indonesia.

Di antaranya JTV, SBO TV, Jak TV, Pon TV, Bali TV, CB Channel, FTV, CakraTV, Padang TV, BTV, TJTV, Rtv, PalTV, JambiTV, PacifikTV, GoTV, BantenTV, JogjaTV. Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar mengungkapkan bahwa program tersebut adalah untuk mendekatkan masyarakat terhadap lembaga pengadilan.

”Ini langkah untuk memudahkan masyarakat semakin mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi,” jelasnya. ”Ini juga upaya kami agar masyarakat mendapatkan pelayanan pengadilan yang modern,” terangnya. Usai peresmian, MK juga menyelenggarakan diskusi terkait hubungan konstitusi serta media massa. Diskusi tersebut sekaligus menjadi tayangan perdana MK TV untuk program obrolan konstitusi.

Sedangkan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa sebenarnya cita-cita mendirikan MK TV tersebut merupakan impian lama. Sejak berdiri 2003, MK  sudah  mendiskusikan budaya terbuka dalam penyelenggaraan mahkamah konstitusi. Bahkan, sejak awal dengan RRI, Jimly sudah mengawali dengan melakukan kuliah udara yang kemudian berkembang dengan Forum Negara Pancasila. 

Dia menilai program khusus tersebut merupakan satu permulaan yang baik untuk mengenalkan keberadaan MK kepada masyarakat luas. ’’Terus terang pemberitaan media tentang MK selama ini memang agak kurang,” terangnya.

Pemilihan program TV dan radio  tersebut sebab, selama ini harus diakui bahwa sekitar 70 persen masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi informasi media elektronik. ”Ini suatu permulaan yang baik. Jadi, masyarakat biar lebih akrab dengan MK. Jadi, bukan kepentingan elite penyelenggara negara saja,” jelas guru besar Hukum Tata Negara tersebut.