Poros Wiranto Kawal DPT

Wiranto menambahkan, PPK bukanlah gerakan politik bersifat seremonial, tapi menginginkan Pemilu yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. "Sebab jika Pemilu tak kredibel, apapun hasilnya tak ada artinya," katanya seraya menambahkan PPK juga akan membentuk Sekretariat Bersama di daerah-daerah.

Wiranto juga meminta agar saat berlangsungnya pemilu, maka DPT di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak disimpan di panita pemilihan, melainkan di tempel di dinding TPS. "Saksi-saksi partai harus menerima DPT tersebut, " katanya.

Ketua Umum DPP Partai Buruh Mucktar Pakpahan menambahkan, pembentukan Sekber ini merupakan kerjasama PPK dan menjaga proses Pemilu yang fair, transparan dan tidak manipulatif. “Saya harapkan kecurangan di Pemilu 2004 tidak terulang kembali, terutama yang menyangkut DPT maupun manipulasi penghitungan suara di tingkat TPS hingga ke KPU. Kami akan mengawal agar tidak sampai kebobolan,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Badan Pemenangan pemilu PDIP, Tjahjo Kumolo menyatakan, meski persoalan DPT menjadi kewenangan KPU, namun Mendagri Mardiyanti diminta tidak lepas tangan. Alasannya, Depdagri adalah pihak yang bertanggungjawab dalam menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi dasar bagi penyusunan DPT.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo, seharusnya Mendagri tidak lepas tangan dan melempar tanggung jawab ke KPU. “Mendagri jangan lepas tangan, karena NIK itu yang mengurus Depdagri,” ujar Tjahjo yang ditemui usai upacara penghormatan terakhir bagi anggota Komisi I DPR dari FPDIP, almarhum Sutradara Ginting di gedung DPR RI, Senin (23/3).