Poros Wiranto Kawal DPT

Tjahjo memang menhharapkan Pemilu legislative pada 9 April nanti terlaksanan secara fair. Meski demikian Tjahjo tetap menyayangkan persoalan DPT yang mengarah pada kecurangan itu. “Karena indikasi manipulasi DPT justru terjadi di detik-detik terakhir menjelang pemilu legislatif. Ini sangat meresahkan,,” tandas mantan politisi Golkar ini.

Karena itu Tjahjo meminta agar Depdagri segera merevisi NIK sekaligus memerintahkan Pemda melakukan pengecekan ulang. Selanjutnya, imbuh Tjahjo, KPU akan melakukan revisi DPT. Tjahjo juga mendesak agar pengoreksian DPT dapat segera dilakukan. “Sehingga semua parpol bisa segera mengecek hasil revisi DPT itu,” cetusnya.

Menurut Tjahjo, persoalan DPT yang mulai terkuak sejak adanya pengakuan dari mantan Kapolda Jatim Herman Surjadi Sumawiredja tidak bisa dianggap sepele. “Ini pengakuan dari Kapolda. Jendral bintang dua,” tandasnya.

Menaggapi hal itu, juru bicara Depdagri, Saut Situmorang, menegaskan bahwa kewenangan untuk memutakhirkan DP4 lebih lanjut dalam rangka penyusunan DPS dan DPT ada pada KPU. "Pemerintah melalui Mendagri dan Menteri Luar Negeri telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU pada 5 April 2008. Selanjutnya, sesuai UU maka KPU-lah yang harus memutakhirkan data kependudukan tersebut, dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian DPT," ujarnya.

Meski demikian, imbuh Saut pula, pemerintah tetap siap membantu KPU mengolah DP4 selanjutnya, sebelum DPS dan DPT ditetapkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.(ara)