Porsi DBH Migas Tanpa Dasar Kajian Ekonomi

JAKARTA- Penentuan porsi dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akhirnya resmi diakui bukan didasari pertimbangan ekonomi, serta tanpa lewat kajian akademik yang memadai.  Penentuannya lebih didasari kepentingan politik, hukum dan ketatanegaraan.

Hal ini diperparah dengan pengkajian porsi DBH migas, yang waktunya sangat singkat tak lebih dari dua bulan. "Saya ingat betul kejadiannya itu Mei tahun 1999. Karena waktunya singkat ditambah under pressure, kita hanya gunakan simulasi akademik tapi bisa dipertanggungjawabkan. Yang memutuskan besarannya adalah mereka (pemerintah dan DPR RI)," kata Robert Simanjuntak.

Robert adalah saksi ahli pemerintah dalam persidangan lanjutan gugatan uji materiil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB), Rabu (15/2).

Jawaban Robert muncul untuk  menjawab pertanyaan Ketua MK Mahfud MD, soal latar belakang penentuan porsi DBH migas. Mahfud tertarik mengajukan pertanyaan setelah pihak pengacara MRKTB mempertanyakan konsistensi keterangan saksi ahli pemerintah sebelumnya, Mahfud Sidik.