Porsi DBH Migas Tanpa Dasar Kajian Ekonomi

Disebutkan, sebelum membawa masalah ini ke MK, pihak pemohon sempat mempertanyakan alasan pemerintah mengeluarkan porsi DBH minyak sebesar 84,5 persen bagian pemerintah 15,5 persen daerah penghasil, dan 69,5 persen bagian pemerintah dan 30,5 persen daerah penghasil untuk gas.

Mahfud Sidik ditanya karena dia adalah salah satu tim perumus UU No 33 sama seperti Robert. "Kata Pak Mahfud Sidik, angkanya datang dari langit tanpa pijakan akademik. Sehingga perlu diurai angka yang adil itu berapa. Kenapa untuk Aceh dan Papua DBH-nya bisa sampai tujuh puluh persen," tanya pengacara pemohon, Wakil Kamal.

Menariknya, saksi ahli pemerintah yang kemarin didengar keterangannya, Eddy Suratman justru mendukung pertanyaan Wakil Kamal. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak ini, mengaku cemburu hanya Papua dan Aceh yang diberi porsi DBH migas sebanyak itu, sementara provinsi lain yang juga penghasil migas, bagiannya sama dengan daerah nonpengahasil migas.  (pra/jpnn)