Pos Indonesia Pastikan 3,2 Juta KPM Terima Bansos BPNT dan PKH Sebelum Lebaran
jpnn.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) memastikan penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH dari Kementerian Sosial kepada 3,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan rampung sebelum Lebaran 2023.
Perceptan penyaluran tersebut dilakukan Pos Indonesia dengan penggunaan teknologi AI (artificial intelligence) sehingga data KPM yang direkam akan jauh lebih akurat.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi mengatakan pada tahap pertama Kemensos menyalurkan 1,1 juta KPM untuk 83 kabupaten/kota di Indonesia.
Adapun dari 1,1 juta KPM, kita mendapatkan penambahan total menjadi 3,1 juta, hampir 3,2 juta KPM.
"Sampai hari ini sekitar 80 persen tersalurkan. Kami masih punya waktu maksimal dua minggu untuk menyelesaikan yang 3,2 juta KPM ini,” kata Faizal, Senin (17/4).
Menurutnya, dari data tersebut Kemensos akan menambah jumlah alokasi KPM menjadi total 4,5 juta penerima. Faizal menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran karena waktu yang mepet.
“Kalau yang 3,2 juta KPM hingga H-1 kami targetkan 100 persen. Namun, ada kabar Kemensos akan menambah lagi sehingga total menjadi 4,5 juta KPM. Untuk data setelah 3,2 juta KPM ini jika kami terima lagi kemungkinan tidak akan selesai di H-1 Lebaran. Artinya, akan disalurkan H+3 Lebaran untuk menyelesaikan total 4,5 juta KPM," katanya.
Selain itu, Pos Indonesia terus berinovasi dalam melakukan pelayanan pos dengan melakukan pembaruan, yaitu menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).
PT Pos Indonesia (Persero) memastikan penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH dari Kementerian Sosial kepada 3,2 juta keluarga penerima manfaat akan rampung
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Kabar Gembira untuk Pendamping PKH
- Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran