Posisi Anas Diuntungkan Peraturan

JAKARTA - Sejumlah kebijakan yang ditetapkan Majelis Tinggi Partai Demokrat, diprediksi akan sulit dilaksanakan. Meski perintah langsung dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Pembina partai, namun diyakini instruksi itu tak akan jalan.

Penilaian itu disampaikan  Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, Minggu (10/2). Menurutnya, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi prediksinya soal PD itu. "Pertama, karena SBY sebagai Presiden akan kesulitan mengatur waktu antara kegiatan mengorganisir partai dengan kegiatan kepresidenan," katanya.

Faktor lain juga disebabkan adanya sejumlah peraturan yang membatasi ruang gerak SBY di internal partai. Ray mencontohkan terkait  penetapan calon kepala daerah dan calon legislatif DPR pada Pemilu 2014 mendatang. "Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PD, Pasal 16 ayat (5) dinyatakan bahwa yang menetapkan calon kepala daerah adalah Ketua Umum," katanya.

Hal yang sama juga berlaku dalam penetapan dan pengesahan kepengurusan partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 16 ayat (5) c, AD/ART PD menegaskan hal itu tetap dilaksanakan oleh Ketua Umum PD.