Posisi Fahri Hamzah Digoyang, Ternyata...
jpnn.com - JAKARTA -Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah terus digoyang dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Itu setelah PKS akan mengevaluasi kadernya, termasuk Fahri.
Namun, posisi Fahri diprediksi masih kuat dan bertahan seiring dukungan dan pembelaan dari beberapa akademisi kepada legislator asal Nusa Tenggara Barat tersebut.
Pergantian Fahri dinilai sangat bernuansa politis karena diduga PKS hendak bergabung dengan pemerintah. Pengamat hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, jangan sampai pergantian Fahri karena ada deal politik PKS dan eksekutif.
Jika PKS ingin tetap konsisten berada di luar pemerintah, maka butuh sosok seperti Fahri yang dikenal kritis. Karenanya, kata dia, kalau Presiden PKS menegaskan bahwa PKS akan tetap konsisten berara di luar pemerintahan, mama tak masuk akal jika yang berani dan kritis terhadap pemerintah diganti.
"Kalah diganti, ini kan seperti menggambarkan bahwa Fahri membuat gerah pemerintah dan karena ada deal dengan penguasa untuk bergabung dalam pemerintahan," ujar Asep saat dihubungi wartawan, Minggu (10/1).
Dia mengingatkan, elit politik jangan hanya menggunakan kepentingan sesaat saja. Elit politik harus lebih memikirkan kepentingan penegakan hukum dan demokrasi.
Pengamat hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan parpol tak bisa sesuka hati mengganti unsur pimpinan DPR. Dia menegaskan partai harus punya alasan-alasan konstitusional yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Sebab, pengangkatan pimpinan DPR bukan seperti pergantian anggota kabinet yang bisa asal diganti,” ujar Irman di Jakarta, Minggu (10/1. (boy/jpnn)
JAKARTA -Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah terus digoyang dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Itu setelah PKS akan mengevaluasi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional