Posisi PKS Strategis, Wajar Incar Posisi Cawagub DKI Jakarta
jpnn.com - JAKARTA - Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai cukup strategis di DKI Jakarta. Karena itu wajar partai ini mengincar posisi calon wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024.
Demikian dikemukakan pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jakarta Ardli Johan Kusuma.
Dia menyatakan pandangannya menanggapi tawaran posisi calon wakil gubernur dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilkada Jakarta untuk PKS.
"PKS merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak pada Pileg DPRD di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 yang lalu. Hal ini membuat PKS menjadi partai yang menarik perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau yang akan bertarung pada pilkada DKI nantinya," ujar saat Ardli dalam keterangannya, Selasa (18/6).
Ardli melihat PKS hingga saat ini masih menimbang tawaran dari KIM yang merupakan koalisi pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
KIM beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Menurut saya PKS akan bergabung dengan koalisi yang bisa memenuhi persyaratan yang diajukan, yaitu terkait jatah cawagub, selain nantinya juga pasti akan dibarengi dengan perhitungan rasionalitas terkait potensi kemenangan yang akan diraih dengan pilihan-pilihan tersebut," ucapnya.
Dia juga menilai wajar bila PKS mengincar posisi cawagub melihat hasil Pemilu 2024.
Posisi PKS sangat strategis di DKI Jakarta karena itu dinilai wajar mengincar posisi calon wakil gubernur pada Pilkada DKI.
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- KPU Sukabumi Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
- Ray Rangkuti: Kepala Daerah Terpilih Minimal Jangan Korupsi