Posisi Suryadharma di PPP Aman

JAKARTA -- Meski Suryadharma Ali telah ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri agama, namun dia tidak harus meninggalkan posisinya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Ketua MPR dari PPP, Lukman Hakim Saefuddin, menjelaskan, loyalitas seorang menteri ke presiden harus dibedakan dengan loyalitas menteri ke partainya masing-masing.

Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat antara partai dengan presiden? Lukman mengatakan, harus dilihat terlebih dahulu kasus per kasus. Langkah pertama yang harus dilakukan Suryadharma sebagai Ketum PPP bila kebijakan partai berbeda dengan presiden, adalah berupaya semaksimal mungkin meyakinkan jajaran pengurus partai agar kebijakan partai sama dengan kebijakan presiden.

"Namun, apabila ketua umum memilih berbeda kebijakan dengan presiden, maka dia harus mundur dari menteri. Jadi, dia harus memilih," terang Lukman Hakim, yang juga salah satu pengurus di DPP PPP, usai shalat Jumat di gedung DPR, Senayan, hari ini (23/10).

Dengan alasan itu pula, Lukman tidak setuju bila Surya harus mundur dari jabatannya sebagai ketum PPP hanya lantaran dia duduk di kabinet. Menurutnya, tidak serta merta menteri dari partai akan terjadi konflik kepentingan dengan presiden. Terlebih lagi, lanjutnya, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai. Di internal PPP sendiri, juga tidak ada larangan rangkap jabatan itu.