Posisi Wagub Masih Kosong, DPRD DKI Sudah Lupa Daratan

Refly mengatakan, jika ada kemauan politik yang kuat untuk memenuhi kesepakatan, tak perlu Anies harus sendirian mengelola Jakarta hingga bertahun-tahun seperti saat ini.

“Harusnya tidak susah kalau ada political will. Pastinya ada gentlemen agreement di antara parpol-parpol itu. Nah, misalnya kalau memang sudah disepakati sebagai jatah PKS, ya berikanlah kepada PKS. Memang soal begini tidak diatur dalam undang-undang, tapi ini kan bagian dari moralitas dan etika politik,” kata Refly.

BACA JUGA : Anies Baswedan Sudah Terlalu Lama Sendiri, Kapan Wagub DKI Dipilih?

Ditanya mengenai ada tidaknya aturan dan sanksi kepada DPRD DKI Jakarta yang bisa dianggap lalai melaksanakan kewajiban mereka, Refly mengatakan tidak setiap kewajiban moral itu harus memiliki sanksi.

“Tapi yang terbaik, kewajiban ya dilaksanakan. Salah satu kewajiban DPRD dalam hal ini adalah memilih salah satu dari dua calon yang diajukan gubernur, yang juga berasal dari ajuan parpol pengusung,” kata dia.

Bagi Refly, bicara masalah politik sebaiknya memang tidak hanya bicara soal kepentingan, tapi juga moralitas politik.

Sementara itu aktivis lingkungan hidup yang mengelola kedaulatan pangan dan air bagi warga Jakarta, Muhammad Rezza Shidqi, menilai DPRD DKI Jakarta saat ini terkesan tak acuh akan tanggung jawab mereka.

Menurut dia, jika saja DPRD DKI punya rasa tanggung jawab moral kepada warga, bagaimana mungkin mereka dengan gampang melempar persoalan besar yakni urgensi memilih wakil gubernur, kepada penerus mereka di masa bakti 2019-2024?