Poster Ical Dibakar di Wisma Bakrie

"Padahal terjadinya kasus lumpur Lapindo merupakan human error yang tidak lain PT Lapindo Brantas (Bakrie Gorup," tegas Syafi.

Kasus lumpur Lapindo jelas merugikan negara dan membenani anggaran, karena pemerintah mengalokasikan dana yang totalnya sudah mencapai Rp.7,2 triliun sejak tahun 2007 untuk menanggulangi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim.

"Sementara hingga kini masih banyak tanggungjawab Bakrie Group yang belum terealisasi," tegas Syafi.

Gerakan Rakyat Anti Aburizal Bakrie juga menuntut Aburizal Bakrie bertanggungjawab terhadap korban lumpur Lapindo. Menolak kompensasi lumpur Lapindo dalam APBN-P 2012. Kemudian kasus pengemplang pajak Bakrie Group yang tidak ada itikad baik dari Aburizal Bakrie.