Potensi Golput Harus Diantisipasi
jpnn.com - jpnn.com - Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah daerah untuk gencar melakukan sosialisasi pilkada epada masyarakat. Dengan cara itu, angka golongan putih (golput) bisa ditekan.
Pilkada serentak akan diikuti 101 daerah. Baik pemilihan bupati atau wali kota, dan pemilihan gubernur. Pesta demokrasi itu akan digelar pada 15 Februari mendatang.
Ketua Komisi II Zainudin Amali menyatakan, waktu pilkada serentak sudah mepet, tinggal sebulan lagi. KPU dan KPUD harus bekerja kersa menyiapkan pemilihan.
Menurut dia, pihaknya sudah bertemu dengan para komisioner KPU. Pertemuan itu membicarakan para calon yang tidak memenuhi syarat (TMS). Ada beberapa calon yang tidak terima dengan keputusan KPU yang mengugurkan mereka.
“Para calon yang tidak terima dengan keputusan KPU sudah kami panggil dan kami pertemukan dengan para komisioner,” terang dia.
Persoalan sengketa hukum pencalonan harus diselesaikan sebelum pilkada serentak digelar, sehingga tidak ada gugatan hukum di kemudian hari.
KPU masih mempunyai waktu untuk membereskan masalah tersebut. Jika tidak diselesaikan, persoalan akan memicu konflik di antara pendukung.
Zainudin menyatakan, ia juga meminta KPU untuk menyiapkan logistik dengan baik. Jangan sampai ada persoalan dalam pengiriman maupun penyediaan logistik.
Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah daerah untuk gencar melakukan sosialisasi pilkada epada masyarakat. Dengan cara
- Wamendagri Pastikan Hasil Pilkada Jakarta Valid Meski Angka Golput Tinggi
- Partisipasi Pemilih Rendah, Pilkada Jakarta 2 Putaran Dinilai Realistis
- Partisipasi Pilkada Jakarta Menurun, Pengamat Sebut Parpol Gagal
- LSI Denny JA Beberkan Angka Golput Meningkat di Pilkada 2024
- 42 Persen Pemilih Golput di Pilgub Jakarta 2024, Terbanyak Memilih saat Anies vs Ahok
- Partisipasi Pilgub Jakarta Rendah, Arief Rosyid Ungkap Penyebab Pemilih Muda Pilih Golput