Potensi Golput Harus Diantisipasi
jpnn.com - jpnn.com - Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah daerah untuk gencar melakukan sosialisasi pilkada epada masyarakat. Dengan cara itu, angka golongan putih (golput) bisa ditekan.
Pilkada serentak akan diikuti 101 daerah. Baik pemilihan bupati atau wali kota, dan pemilihan gubernur. Pesta demokrasi itu akan digelar pada 15 Februari mendatang.
Ketua Komisi II Zainudin Amali menyatakan, waktu pilkada serentak sudah mepet, tinggal sebulan lagi. KPU dan KPUD harus bekerja kersa menyiapkan pemilihan.
Menurut dia, pihaknya sudah bertemu dengan para komisioner KPU. Pertemuan itu membicarakan para calon yang tidak memenuhi syarat (TMS). Ada beberapa calon yang tidak terima dengan keputusan KPU yang mengugurkan mereka.
“Para calon yang tidak terima dengan keputusan KPU sudah kami panggil dan kami pertemukan dengan para komisioner,” terang dia.
Persoalan sengketa hukum pencalonan harus diselesaikan sebelum pilkada serentak digelar, sehingga tidak ada gugatan hukum di kemudian hari.
KPU masih mempunyai waktu untuk membereskan masalah tersebut. Jika tidak diselesaikan, persoalan akan memicu konflik di antara pendukung.
Zainudin menyatakan, ia juga meminta KPU untuk menyiapkan logistik dengan baik. Jangan sampai ada persoalan dalam pengiriman maupun penyediaan logistik.
Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah daerah untuk gencar melakukan sosialisasi pilkada epada masyarakat. Dengan cara
- Tak Ingin Pilkada Diwarnai Golput, Aliansi Relawan Rido: Tiap Suara Sangat Berarti
- Gelar Diskusi Pilkada, KAHMI Jaya dan KPU DKI Ajak Masyarakat Tidak Golput
- Gerakan Coblos Semua Calon di Pilkada Tak Boleh Dikriminalisasi
- Pertama Coblos
- Cipayung Plus Ajak Anak Muda Tak Golput, Pilih dengan Hati Nurani
- Generasi Muda Nurul Ibad Jakarta Timur Suarakan Anti-Golput