Potensi Golput Harus Diantisipasi
Baik surat suara, kotak suara, tinta, dan logistik. “Semuanya harus beres sebelum pelaksanaan pilkada,” terang legislator asal Partai Golkar itu.
Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyatakan, potensi golput juga harus diantisipasi. Dia meminta agar pelaksana pilkada menekan angka golput.
Caranya, kata dia, dengan melakukan sosialisasi secara masif. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan pilkada.
Pemerintah daerah, ormas, dan media juga diharapkan membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Pilkada merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya tugas KPU,” terang politikus Partai Gerindra itu.
Dia menjelaskan, peran media sangat besar dalam membantu menyebarkan informasi tentang pilkada kepada masyarakat.
Partisipasi masyarakat menjadi penentu pemimpin yang akan menjadi bupati, wali kota dan gubernur.
Sebaiknya mereka ikut menentukan pilihan, sehingga terpilih kepala daerah yang betul-betul dikehendaki masyarakat. Jangan sampai masyarakat apatis dengan pilkada dan memilih golput.
Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah daerah untuk gencar melakukan sosialisasi pilkada epada masyarakat. Dengan cara
- Wamendagri Pastikan Hasil Pilkada Jakarta Valid Meski Angka Golput Tinggi
- Partisipasi Pemilih Rendah, Pilkada Jakarta 2 Putaran Dinilai Realistis
- Partisipasi Pilkada Jakarta Menurun, Pengamat Sebut Parpol Gagal
- LSI Denny JA Beberkan Angka Golput Meningkat di Pilkada 2024
- 42 Persen Pemilih Golput di Pilgub Jakarta 2024, Terbanyak Memilih saat Anies vs Ahok
- Partisipasi Pilgub Jakarta Rendah, Arief Rosyid Ungkap Penyebab Pemilih Muda Pilih Golput