Potensi Kades Langgar Netralitas pada Pilkada Harus Terus Ditekan

jpnn.com - JAKARTA - Potensi kepala desa melanggar netralitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 harus terus ditekan.

Untuk itu, Pelaksana Harian Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengajak daerah untuk mengencangkan kewaspadaan dan saling mengingatkan.

"Mari sama-sama memastikan seluruh proses pilkada minim pelanggaran dengan mengedepankan pencegahan," ujar Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/11).

Dia mengatakan lembaganya mencatat ada sebanyak 79 temuan dan 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas dilakukan kepala desa.

Dari angka tersebut, tren dugaan pelanggaran pertama adalah kepala desa ikut serta dalam pelaksanaan kampanye.

Kedua, kepala desa menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Ketiga, kepala desa memberikan dukungan kepada pasangan calon, dan keempat adalah kepala desa mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu.

"Lalu, potret (dugaan pelanggaran netralitas kepala desa) provinsi tertinggi hingga hari ini berkenaan dengan laporan dan temuan yang ada di Bawaslu Banten, Sulawesi Tenggara, Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Barat," ucapnya.