Potensi Kerugian Negara Paling Besar Di Jakarta

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo (Jokowi) punya PR besar untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan. Jika dilihat hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2005-2008 terdapat 715 kasus yang belum ditindaklanjuti dengan potensi keuangan negara sebesar Rp721,5 miliar.

Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia. Provinsi lain yang juga tinggi potensi korupsinya berdasarkan audit BPK yang belum ditindaklanjuti adalah Aceh 629 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp669.8 miliar.

Lalu Sumatera Utara 334 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp515,5 miliar, Papua  281 kasus dengan jumlah potensi kerugian sebesar Rp476,9 dan Provinsi Kalimantan Barat 334 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 289,8 miliar.

"Untuk gubernur terpilih Jokowi-Ahok seharusnya program 100 hari mereka membersihkan birokrat yang korup. Dengan adanya kerugian sebesar Rp721,5 miliar ini bisa melakukan pergantian dan pergeseran pada kepala dinas atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam rilis yang diterima JPNN, Senin (1/10)