Potensi Konflik Cukup Tinggi Hanya di Satu Daerah

jpnn.com - SENTUL - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memetakan daerah rawan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan 13 indikator.  Selain itu, permasalahan politik nasional juga sangat diperhatikan, sehingga nantinya terhadap setiap potensi konflik dapat diantisipasi sedini.

"Politik nasional berpengaruh ke daerah. Karena itu tetap menjadi perhatian dan kami senantiasa berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu serta pihak-pihak terkait terhadap hal ini,” ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Mayjen Soedarmo dalam acara Lokakarya Pers di Sentul, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Soedarmo menyatakan hal tersebut menanggapi pertanyaan wartawan, mengingat kondisi politik nasional yang akhir-akhir ini kembali memanas.  Di mana eksekutif dan legislatif kerap terkesan bersinggungan. Sementara pelaksanaan pilkada diketahui akan dilaksanakan secara serentak di 269 daerah, pada 9 Desember mendatang. Karena itu perlu diantisipasi sedini mungkin setiap kemungkinan yang ada.

"Kami melakukan pemetaan (daerah rawan konflik, red) supaya bisa melakukan pencegahan. Setiap ada setitik masalah, itu harus secepatnya diselesaikan. Misalnya terkait anggaran, itu juga harus segera diselesaikan," ujarnya.

Saat ditanya berapa daerah rawan konflik, mantan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) ini menyatakan satu daerah rawan konfliknya cukup tinggi, 18 daerah sedang dan sisanya lampu hijau atau cenderung normal. Soedarmo tidak mau menyebutkan nama daerah yang potensi konfliknya cukup tinggi itu. Alasannya, data hanya untuk aparat keamanan untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

"Tim (pemantauan, red) juga nantinya akan disebar pada H-2 pemungutan suara hingga H+2, untuk memonitor kabupaten/kota yang potensi konfliknya cukup tinggi. Langkah ini dilakukan sehingga antisipasi dapat dilakukan sedini mungkin," ujar Soedarmo.(gir/jpnn)