Potensi Konflik Kantor Staf Kepresidenan dengan Menteri Cukup Tinggi
jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman mengatakan terbitnya Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin Luhut Panjaitan merupakan salah satu wujud dari komitmen Presiden Joko Widodo untuk memperkuat sistem presidensil.
"Saya melihat Perpres tersebut tidak dalam perspektif memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Kantor Staf Kepresidenan, tapi lebih kepada strategi penguatan sistem presidensil," kata Alex Indra Lukman, kepada JPNN.Com, Senin (2/3).
Diakui, dalam praktiknya nanti lanjut Alex, potensi berbenturan dengan kementerian teknis terkait cukup tinggi. Bahkan kata dia, ini bisa memicu konflik dalam kabinet.
"Tapi kalau semua pihak yang terkait dengan Perpres tersebut menyadari posisinya adalah membantu-tugas-tugas kepresidenan, pasti semua kendala bisa teratasi secara baik," ujarnya.
Dia tegaskan, substansi dari Perpres itu antara lain memperlihatkan keinginan Presiden Jokowi untuk mempercepat realisasi program-program prioritasnya.
"Karena itu, Fraksi PDIP mendorong agar Perpres tersebut nantinya diperkuat dengan payung hukum berupa undang-undang," imbuh anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu.(fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman mengatakan terbitnya Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah Ada Kabar Gembira, Jatah untuk PPPK & PNS Sama, tetapi Honorer Harinya Kelabu
- BPS: 6,3 Juta Wisatawan Mancanegara ke Bali Sepanjang 2024
- Demo Honorer juga Bergolak di Daerah, Pasal 66 jadi Landasan, Maunya Full
- Irjen Iqbal Targetkan 129 Hektare Lahan Jagung Untuk Topang Ketahanan Pangan
- Demo Honorer juga Menyorot PP Manajemen ASN dan Rekrutmen CPNS 2025
- Ribuan Honorer Bahagia jadi PPPK 2024, Ratusan Lainnya Enggak Dianggap