Potensi Konflik Pilkada 2010 Cukup Tinggi

Lalu, apa langkah pemerintah agar potensi konflik pilkada 2010 bisa ditekan? Di tingkat pusat, kata Tanri, sudah digelar rapat khusus di kementrian koordinator polkam (menko polkam) membahas potensi konflik pilkada 2010. "Antisipasi aparat keamanan sudah oke,"cetusnya. Disebutkan, aparat keamanan sudah memiliki pola pengamanan yang baku guna mengantisipasi potensi-potensi konflik pilkada.

Lebih lanjut dikatakan, mendagri saat masih dijabat Mardiyanto juga sudah bertemu dengan Direktur Intel Polda seluruh Indonesia. Hanya saja, Tanri enggan menyebutkan pilkada di daerah mana saja yang potensi konfliknya cukup tinggi dan mendapat perhatian khusus. "Tidak bisa saya sebut karena bukan domain saya," kilahnya. Hanya dikatakan, daerah-daerah tertentu punya karakter khusus untuk diprioritaskan pengamannannya. "Seperti aksi unjuk rasa 9 Desember (peringatan Hari Antikorupsi, red), di Jakarta aman tapi di Makassar malah ribut. Jadi, memang ada daerah-daerah tertentu," ucapnya.

Antisipasi lain dengan mengoptimalkan peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), yang untuk tingkat provinsi dipimpin wakil gubernur, sedang kabupaten/kota dipimpin wagub/wawali kota. Dalam waktu dekat akan digelar pertemuan seluruh jajaran Kominda terkait pilkada 2010. Berdasarkan laporan Kominda, di sejumlah daerah suhu politik sudah mulai memanas. "Tapi relatif masih terkendali," ujarnya tanpa menyebut daerah mana yang dimaksud.

Secara umum, lanjutnya, pilkada 2010 sudah siap digelar. Namun diakui masih ada persoalan terkait anggaran dan pembentukan panwas. Dalam waktu dekat, Tim terpadu akan turun ke sejumlah daerah, seperti Jambi karena sempat mencuat persoalan anggaran. Tim terpadu ini melibatkan Ditjen Kesbangpol Depdagri, KPU, Bawaslu, Ditjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Depdagri, dan jajaran pejabat eselon I Depdagri.