Potensi Rusuh saat Pilkada Lebih Besar Ketimbang Pilpres

jpnn.com - JAKARTA – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang pertama pada Desember tahun ini membuat Polri harus meningkatkan kewaspadaan. Sebab, potensi kericuhan akibat masih menjadi ancaman.

Menurut Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, pihaknya sudah melakukan pemetaan tentang potensi kerawanan akibat pilkada.  “Tahun ini pilkada serentak, rawannya lebih parah dari pemilu legislatif dan presiden,” katanya  di PTIK, Jakarta, Senin (20/4).
           
Menurutnya, jika hal itu tidak diantisipasi maka bisa menimbulkan gesekan masyarakat di lapangan. Karenanya, Polri sudah menyiapkan pemetaan dan upaya untuk meminimalisir potensi konflik di pilkada.

 “Kita sudah siapkan (antisipasi) faktor-faktor terjadinya konflik dan meminimalisir potensi konflik,” tegas Badrodin.  

Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan menambahkan, kepolisian tengah melakukan pemetaan terutama daerah dengan karakter masyarakat yang mudah tersulut emosinya. Selain itu, Polri juga mencermati partai dengan konstituen fanatik yang berpotensi mudah marah.

Namun demikian, katanya, hal yang tak kalah penting adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada.  “Kalau dianggap tidak jujur, bisa potensi ricuh,” ulasnya.

Karenanya Anton menambahkan, perlu komitmen bersama semua pihak agar pilkada serentak berlangsung aman, tertib dan lancar. Menurutnya, kredibilitas dan netralitas KPU sangat penting dalam menjaga kondisi selama penyelenggaraan pilkada.

“Jangan berpihak. Banyak yang kemarin KPU kurang professional,” ujarnya.(boy/jpnn)