PP Hima Persis Dukung Pidato Presiden Prabowo di KTT D-8 Perihal Solusi untuk Kemerdekaan Palestina
Dia melihat dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan terkhusus pada negara anggota Developing Eight (D-8).
Menurut Ilham, kita akan mampu memaksimalkan potensi ekonomi seperti pertumbuhan PDB yang besar, pengelolaan Sumber Daya Alam yang efektif-esfisien, managerial dan organisatoris SDM yang tepat maupun potensi lainnya.
“Ke depan kita akan dapat berbicara banyak pada dunia. Terutama pada pelanggaran HAM pada masyarakat muslim, termasuk situasi Suriah terkini dan juga kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel sesegera mungkin,” ujar Ilham.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-11 D-8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengatakan sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain, tetapi tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.
"Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tetapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerja sama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah,” kata Prabowo dalam sesi pleno KTT ke-11 D-8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, dikutip dari siaran pers, Kamis 19 Desember 2024.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah mengapresiasi pidato Presiden Prabowo di KTT D-8 soal solusi konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Ini Biang Kerok Kenaikan Harga MinyaKita
- Sebut PMK PPN Membingungkan, Misbakhun Sarankan agar Dirjen Pajak Tinggalkan Jabatan
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029
- Gus Yahya Ingin PBNU Berkontribusi dalam Program Makan Siang Bergizi Gratis
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Penyebab Pemerintah Batal Beri Insentif ke 3 Komoditas