PP Muhammadiyah Haramkan Kripto, Begini Saran Analis

jpnn.com, JAKARTA - PP Muhammadiyah melalui Fatwa Tarjih menyatakan mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai investasi maupun alat tukar.

Fatwa itu disampaikan dalam Fatwa Tarjih yang diputuskan di dalam majalah suara Muhammadiyah edisi 01 Tahun 2022.

Merespons hal itu Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pihaknya mengapresiasi atas Fatwa yang mengharamkan Bitcoin sebagai alat bayar dan Investasi dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Ibrahim menilai bahwa fatwa haram tersebut tepat karena sampai saat ini penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Pasal 23 B UUD 1945 jo, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang.

Ibrahim menjelaskan bahwa rupiah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan Bitcoin sebagai alat Investasi sampai saat ini masih menunggu pengumuman resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan RI.

Walaupun demikian, antusiasme yang tinggi dari masyarakat atau investor secara luas membuat kripto jenis Bitcoin dekat dengan masyarakat.

"Bahkan masyarakat yang melakukan investasi di Bitcoin terus mengalami kenaikan yang signifikan, 2022 investor Bitcoin mencapai 10-11 juta," ungkap Ibrahim, saat dikonfirmasi, Kamis (20/1).

Seiring terus meningkatnya peminat terhadap Bitcoin, Ibrahim menyarankan agar pemerintah mempersiapkan Draft RUU tentang regulasi Bitcoin sebagai alat pembayaran.