PP Persis Gelar Sarasehan Tentang Evaluasi Perekonomian Nasional 2022, Nih Catatannya
Pemerintah harus berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang layak (decent job) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DT PP Persis melihat ada penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Pada periode sebelumnya, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan antara 300.000-350.000 lapangan kerja baru.
Saat ini, 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan lapangan kerja baru antara 200.000-250.000 lapangan kerja baru.
Menurut DT PP Persis, hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang sektor jasa keuangan, yang notabene sektor padat modal yang tidak memerlukan banyak pekerja.
Ke depannya, Pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor riil yang sifatnya padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja.
Kedua, kebijakan realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan Pemerintah bersama DPR dalam upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sudah tepat.
Kolaborasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan burden sharing juga sudah relatif baik. Kebijakan moneter melalui penentuan suku bunga acuan yang adaptif juga ikut mendorong proses pemulihan berjalan lebih cepat.
Namun, DT PP Persis mencatat, dalam tingkat realisasi dan implementasi masih belum selektif. Pemerintah terkesan belum memiliki skala prioritas yang menjadi panduan perencanaan dan pengelolaan keuangan negara pada 2022.
Dewan Tafkir Pimpinan Pusat Persatuan Islam (DT PP Persis) menggelar saresehan perekonomian nasional di Bandung, Kamis (22/12).
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah