PP PMKRI Perkuat Diplomasi Lintas Organisasi Masyarakat Sipil di Asia Pasifik

Data Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2022 mencatat sekitar 1.200 pekerja migran Indonesia menjadi korban TPPO scamming di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Jarnas Anti TPPO mencatat ada 248 kasus perdagangan orang sepanjang 2024 yang terdiri dari 87 korban anak dan 212 korban dewasa, dengan kasus terbanyak terjadi di Kepri, Kaltara, dan NTT.

”Kita perlu memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kerja sama regional untuk mengatasi perdagangan manusia yang semakin kompleks. Tanpa kolaborasi lintas negara, jaringan perdagangan manusia akan terus berkembang dan merugikan masyarakat rentan,” ujar Ferdinandus.

Selain itu, PP PMKRI juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia. Perubahan iklim, ekspansi industri serta pelaksanaan beberapa proyek strategis nasional telah mengancam keberlangsungan hidup mereka. Sebagai contoh, masyarakat adat di Kampung Adat Praijing, Sumba Barat, mengalami penurunan hasil panen akibat musim kemarau panjang yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Sementara proyek food estate di Papua Selatan telah merugikan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Yahukimo.

Delegasi PP PMKRI menyerukan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam.

PP PMKRI menegaskan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan pembangunan harus dijamin, salah satunya dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA).

Dalam isu lingkungan, PP PMKRI menyoroti dampak signifikan perubahan iklim terhadap ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat adat.