PP Reward and Punishment Didukung Jadi UU

"Catatan, masukan dan dukungan yang disampaikan hari ini, tentunya akan kami sampaikan kepada (jajaran) pemerintah. Karena ini penting untuk efektifitas penggunaan anggaran. Kita akan bahas lagi PP RPS yang ada saat ini secara final," janji Sri di hadapan anggota Banggar DPR RI.

Pemberian RPS bagi K/L dan pemda ini sendiri, telah sempat diujicobakan pada tahun 2009 dan 2010. Salah satu contohnya yaitu dengan langsung memberikan penghargaan tata kelola keuangan bagi pemda dan K/L yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Sementara untuk sanksi, memang masih belum diterapkan secara maksimal. Yang jelas tercatat, ada 54 daerah se-Indonesia memasuki tahun 2010 ini yang berhak mendapatkan reward berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. (afz/jpnn)