PP Tata Ruang Seharusnya Percepat Perda RTRW

"Karena kuncinya, yang dimaksud tata ruang di situ adalah tata ruang kehutanan. Kalau nanti pinjam pakai dan alih fungi hutannya itu untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan apapun yang bisa diakomodir, maka harus mengikuti apa yang ada di dalam rezimnya (UU) kehutanan. Tidak ada lagi masalah dan semuanya sudah selesai," tegasnya.

Hatta mengatakan, lahirnya PP tidak perlu lagi menunggu turunnya petunjuk teknis. Apalagi harus menunggu revisi dari Undang-undang. "Jadi kalau nanti ada pengajuan yang berkaitan dengan hutan, tinggal pergi ke Menteri kehutanan saja. Karena peraturannya sudah selesai. Kecuali dalam hutan lindung karena hutan lindung tidak boleh diganggu," katanya.(afz/jpnn)