PPATK Sisir Rekening Istri dan Anak Pejabat Daerah

Ditambahkannya, temuan PPATK itu berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Yunus menyebutkan, data yang diterima dari PJK sepanjang 2010 menunjukkan adanya penggunaan identitas palsu, terutama untuk menampung dana-dana yang berasal dari APBD oleh para pejabat Pemda.

Yunus bahkan menyebut modus itu merata di semua Pemda di tanah air. "Baik provinsi ataupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal yang sama terjadi pada periode sebelumnya," sambungnya.

Untuk menghilangkan jejak korupsi dan mencuci uang hasil korupsi, para pejabat daerah mengakalinya dengan berbagai cara. Di perbankan misalnya, pejabat maupun PNS menggunakan rekening bersama yang diduga untuk menampung suap.

"Ada juga penggunakan safe deposit box di bank sebagai sarana penyimpanan dana yang diduga dari hasil tindak pidana. Selain itu juga penggunaan dana operasional perusahaan oleh pejabat dengan menggunakan rekening kartu kredit untuk menampung hasil tindak pidana," bebernya.