PPDB 2019: Kadisdik Jatim Akui Ditegur Keras Kemendikbud

jpnn.com, MALANG - PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2019 tingkat SMA tetap menggunakan sistem zonasi. Siswa dari daerah terdekat SMA itu masih jadi prioritas. Kuotanya 70 persen.

Kepastian ini sekaligus menepis adanya kabar dari Pemprov Jatim jika pada PPDB tingkat SMA tahun 2019 ini menggunakan hasil ujian nasional. Bahkan gara-gara kabar itu, Dinas Pendidikan Pemprov Jatim mendapat teguran dari Kemendikbud RI.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim Hudiono membenarkan hal tersebut. ”Kami mendapat teguran keras dari kementerian, ketika informasi mengenai kebijakan 70 persen dengan nilai UN itu menyebar lewat WA, makanya ini akan disiapkan lagi petunjuk teknis (juknis)-nya,” kata Hudiono.

Hudiono menyatakan, kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Timur terkait penggunaan NUN dalam seleksi zonasi siswa memang kebijakan yang sangat ekstrem dan bertentangan dengan amanat Permendikbud 51/2018.

Kebijakan yang bertolak belakang dengan Permendikbud 51/2018 dan surat edaran (SE) bersama Mendikbud dengan Mendagri Nomor 420/2973/SJ tentang PPDB, menurut Kadisdik Pemprov Jatim saat itu, Saiful Rahman, sudah dikonsultasikan ke gubernur.

BACA JUGA: Beredar Pesan Berantai soal PPDB 2019 Sistem Zonasi, Warga Bingung

Hudiono menambahkan, setelah munculnya pernyataan Saiful Rahman itu, turun surat teguran dari Kemendikbud agar Pemprov Jatim menerapkan sistem PPDB sesuai Permendikbud 51/2018 dan surat edaran (SE) bersama Mendikbud dengan Mendagri Nomor 420/2973/SJ tentang PPDB.

Setelah munculnya pernyataan Saiful Rahman itu, turun surat teguran dari Kemendikbud agar Pemprov Jatim menerapkan sistem PPDB sesuai Permendikbud 51/2018. Dari hasil teguran tersebut, langkah lanjutan Dinas Pendidikan Provinsi adalah kembali memutuskan delegasi untuk berangkat ke Jakarta guna melakukan konsultasi.