PPDB Belum Dibuka, SD Negeri Diduga Pungli
Minggu, 16 Juni 2013 – 08:47 WIB
JAKARTA - Praktik pungutan liar (pungli) belum benar-benar hilang di dunia pendidikan di DKI Jakarta. Salah satunya diduga terjadi di SDN 04 Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Wali murid yang ingin anaknya masuk sekolah tersebut diharuskan untuk membayar Rp 2 juta-Rp 4 juta. Tingginya minat wali murid memasukkan anaknya ke sekolah itu diduga dimanfaatkan oknum guru untuk melakukan pungli. Setiap wali murid dipersilakan untuk menyerahkan berkas pendaftaran dengan dilengkapi uang yang ditentukan sebesar Rp 2 juta hingga Rp 4 juta. Jumlah itu tergantung pada lobi wali murid kepada oknum guru di sekolah. Selanjutnya, oknum guru tersebut akan memasukkan data siswa melalui online. ""Kan pendaftaran via online. Nah, wali murid tinggal tunggu beres kalau sudah ngasih uang,"" ungkapnya.
Seorang wali murid yang tidak bersedia disebutkan namanya menyatakan bahwa saat ini sekolah itu sudah banjir pendaftar calon siswa baru. Padahal, pendaftaran peserta didik baru atau PPDB gelombang pertama baru akan dibuka 22 Juni nanti. Hal itu terjadi karena sekolah tersebut termasuk SDN favorit di Jakarta Timur. Para orang tua pun bergegas untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah di Jalan Kartika Eka Paksi, RT 010 RW 006, KPAD Jatiwaringin, Cipinang Melayu, Makasar, tersebut.
Baca Juga:
""Kita nggak mau keduluan sama orang lain yang memasukkan anak mereka ke situ,"" tuturnya saat dihubungi melalui telepon Jumat lalu (14/6).
Baca Juga:
JAKARTA - Praktik pungutan liar (pungli) belum benar-benar hilang di dunia pendidikan di DKI Jakarta. Salah satunya diduga terjadi di SDN 04 Cipinang
BERITA TERKAIT
- Banyak R3 Tidak Lulus Seleksi PPPK Guru Tahap 1, Bagaimana Honorer Database Bisa Tuntas
- Character Building FK UNDIP Bangkitkan Semangat dan Karakter Generasi Emas
- Kemendikdasmen Percepat Penyaluran BOSP 2025 di 423.080 Sekolah, Sebegini Anggarannya
- Talent DNA Jadi Solusi Identifikasi Bakat Digital Anak
- Mendiktisaintek Sampaikan Program Prioritas 2025, Ada Pembangunan Sekolah Unggul
- Dirjen GTK Berharap Tidak Ada Kesalahpahaman soal Orprof Guru