PPDB Sarat Manipulasi, Puan Minta Pemerintah Mengevaluasi, Ini Serius

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) lantaran ditemukannya banyak kecurangan pada sistem zonasi.

Puan menyebut evaluasi perlu dilakukan lantaran ditemukannya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi maupun sistem zonasi.

"Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik," ujar Puan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (14/70.

Dia menyebut data kependudukan yang didaftarkan dalam PPDB sistem zonasi tidak sesuai kondisi di lapangan, alias ada dugaan dilakukannya manipulasi data kependudukan.

Diduga, upaya itu dilakukan sebagian masyarakat agar anaknya bisa diterima di sekolah pilihan dengan memanfaatkan kuota jalur afirmasi.

Jalur afirmasi sendiri merupakan model penerimaan siswa untuk anak yang berasal dari kalangan keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas.

Mbak Puan meminta pemerintah melalui Kemendikbudristek mengevaluasi sistem zonasi. Sementara terkait jalur afirmasi harus diawasi ketat.

Dorongan itu disampaikan Puan setelah adanya berbagai dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Garut terkait PPDB 2023, bahkan di Kota Bogor, Jawa Barat, ditemukan sekitar 300 aduan indikasi manipulasi data, termasuk terkait zonasi dan jalur afirmasi.