PPDB: Sistem Zonasi Bikin Anak Hemat Energi
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Kebijakan ini dinilai menghilangkan predikat sekolah favorit dan unggulan.
“KPAI mendukung kebijakan zonasi, karena mendekatkan anak-anak dari rumah ke sekolah, juga mengurangi faktor risiko ketika anak harus bersekolah jauh, dan meminimalkan tawuran pelajar karena teman sekolahnya adalah teman bermainnya. Anak-anak juga bisa jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah, sehingga hemat energi dan juga sehat untuk tumbuh kembang anak,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti, Jumat (6/7).
Namun, Retno menambahkan, kebijakan zonasi dengan sistem jarak rumah terdekat dalam hitungan meter, ternyata di lapangan menimbulkan banyak masalah ketika jumlah sekolah negeri di tiap kecamatan dan kelurahan tidak berimbang.
Alhasil anak-anak yang di wilayah tempat tinggalnya tidak ada sekolah negerinya berpotensi kehilangan haknya untuk bisa bersekolah di sekolah negeri.
Selain itu, KPAI juga melihat banyak sekolah negeri yang tidak memiliki sarana prasarana memadai, sehingga sulit juga menghapus predikat sekolah Favorit dan unggulan jika pemerintah daerah maupun pusat tidak memeratakan sarana prasarana di setiap sekolah sesuai standar sarana prasarana dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan).
"KPAI akan memelajari data-data dan pengaduan yang masuk terkait kebijakan zonasi dalam sistem PPDB. Hasil analisis akan disampaikan ke Kemdikbud RI untuk pembenahan dan perbaikan tahun depan," tutupnya. (esy/jpnn)
Sistem Zonasi pada PPDB menyebabkan anak pergi ke sekolah jalan kaki atau bersepeda, hal ini mendukung tumbuh kembang anak.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Bandingkan Sikap Prabowo dan Gibran soal PPDB Zonasi
- Gibran Minta Sistem Zonasi PPDB Dihilangkan, Mendikdasmen: Masih Pengkajian
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Kebijakan PPDB, Tetap Sistem Zonasi?
- Gibran Bercerita tentang Suratnya yang Tidak Direspons Menteri
- Sukarelawan Prabowo-Gibran Usulkan Perluasan Zonasi Pendidikan hingga Tingkat Provinsi
- Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB