PPDB Sistem Zonasi Dinilai Berdampak Buruk, Harus Dievaluasi

"Kalau seperti ini, enggak ada rolling guru, kemudian bantuan juga tidak menyebar merata dan sebagainya, akan selalu begini. Semestinya ada evaluasi, bahkan setiap tahun. Ini kasihan orang tua," ucap Fikri dalam diskusi itu.

Dia pun meminta ada pengawalan terhadap penerapan PPDB dengan sistem zonasi untuk menghindari munculnya praktik curang agar pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai.

"Akhirnya hal-hal yang lain yang setiap tahun ada, surat keterangan domisili bodong, ada yang masuk satu keluarga dengan KK (kartu keluarga) yang berpuluh-puluh, dan ini enggak masuk akal," ujar dia.

Komisi X sebelumnya mengundang Kemendikbudristek untuk rapat guna membahas persoalan PPDB pada Rabu (12/7) sebelum DPR RI memasuki masa reses.

"Akan tetapi, akhirnya pendekatannya pendekatan pengawasan. Nanti siapa yang harus dihukum karena berlaku curang, ada pemalsuan dokumen dan sebagainya. Ini saya kira tidak sehat, bukan pendekatan sistemik," kata Fikri.

Dengan mengevaluasi sistem PPDB secara menyeluruh dan pendekatan yang sistemik, Fikri berharap kualitas pendidikan yang merata dapat tercapai.(antara/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?