PPDB Zonasi demi Pemerataan Kualitas Sekolah? Ingat, Banyak Guru Gajinya Ratusan Ribu

Dia menuturkan PPDB berbasis zonasi tepat dilaksanakan jika kualitas sekolah negeri yang sudah merata, bahkan sampai tingkat kecamatan.

Dengan adanya fenomena penolakan sejumlah masyarakat dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, Jejen menjelaskan pemerintah perlu segera melakukan pemetaan keberadaan sekolah negeri. Khususnya di jenjang SMA sederajat. ’’Dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sekolah negeri masih kurang,’’ tuturnya.

Dengan adanya pemetaan yang baik, Jejen mengatakan pemerintah bisa segera membangun unit sekolah negeri baru. Sehingga saat dibuka pendaftaran siswa baru, pelamar tidak menumpuk di sekolah tertentu. Selain itu semangat zonasi juga lebih bisa diterima masyarakat jika jumlah sekolah semakin menyebar.

Selanjutnya setelah unit sekolah baru terbangun, pemerintah sekaligus melakukan perbaikan kualitasnya. Dia mengatakan perbaikan kualitas sekolah dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana serta penyebaran guru.

Jejen yang juga pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) itu mengatakan guru-guru dengan kualitas bagus jangan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah negeri di perkotaan saja.

BACA JUGA: Pak Dokter Cerita, Nilai UN Anaknya Rata – rata 92,5, Gagal PPDB Jalur Zonasi

Dia juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah akan melakukan redistribusi guru. Jejen berharap persoalan mendasar para guru saat ini, khususnya guru non- PNS di sekolah negeri, adalah gaji. Jejen berharap pemerintah bisa menetapkan standar gaji minimal untuk para guru non-PNS yang mengajar di sekolah negeri.

’’Sama seperti orang yang bekerja di pabrik, ada standar upah minimalnya,’’ katanya. Jejen masih prihatin banyak guru yang menerima gaji di bawah Rp 500 ribu per bulan. Menurutnya peningkatan kualitas sekolah negeri, juga terkait erat dengan kesejahteraan gurunya.