PPDI Bakal Tak Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Nih Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito mengaku tidak suka dengan pemimpin yang ingkar janji, termasuk bila Presiden Joko Widodo tidak menepati janji kampanyenya untuk mengangkat para perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Yang terpenting, pemimpin yang ingkar janji, PPDI tidak mau,” tulis Mujito dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Mujito menyampaikan hal itu saat ditanya soal siapa kandidat calon presiden-wakil presiden yang akan dipilih PPDI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, apakah petahana Presiden Joko Widodo bersama pasangannya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama pasangannya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Untuk diketahui, Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi, Jumat (10/8/2018), mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan capres-cawapres.

Sebelumnya, warga “Madura Bersatu” mengaku akan mendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Langkah warga “Madura Bersatu” ini diambil menyusul kekecewaan mereka terhadap Jokowi yang batal menggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, yang notabene tokoh masyarakat Madura, sebagai cawapres. Pada detik-detik terakhir ternyata Jokowi memilih Kiai Maruf Amin. 

Ditanya apakah PPDI kecewa seperti “Madura Bersatu” karena jagoannya, Suhendra Hadi Kuntono, tidak dipilih Jokowi sebagai cawapres, Mujito tidak menolak namun juga tidak mengiyakan. Sebagai orang Jawa, ia menjawab diplomatis. Namun, secara tersirat tergambar kekecewaannya kepada Jokowi. “Sekali lagi, yang terpenting, pemimpin yang ingkar janji, PPDI tidak mau,” tegasnya.

Pada saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014), Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji mengangkat para perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Program ini pun masuk Nawacita. Namun hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, janji itu tak kunjung terealisasi.

Mujito pun mengultimatum Jokowi, bila sampai akhir Januari 2019 para perangkat desa, khususnya anggota PPDI yang berjumlah 980 ribu orang, belum diangkat menjadi PNS atau penghasilannya belum disetarakan dengan PNS golongan 2A, pihaknya akan mengambil sikap.

Terpisah, Suhendra Hadi Kuntono, sesepuh PPDI yang juga Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara, mengaku tak kecewa Jokowi batal meminangnya sebagai cawapres, karena pengabdian kepada negara bisa dilakukan di mana saja dan dalam kapasitas sebagai apa saja.