Catatan Ketua MPR RI
PPHN Menjawab Aspirasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Ketatanegaraan

Kendati sebagian masih dibiayai dengan utang luar negeri, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa, melainkan berpijak pada kebijakan Indonesia sentris.
Melalui penyaluran dana desa, semua desa diberi wewenang untuk membangun wilayahnya.
Sempat menghadapi pandemi Covid-19 selama dua tahun dengan segala risiko kerusakannya, stabilitas ekonomi nasional terbukti tetap terjaga, bahkan sempat mencatatkan pertumbuhan impresif.
Semua pencapaian sepanjang satu dekade terakhir ini memang mendapat apresiasi dari sebagian besar masyarakat.
Namun, di saat bersamaan, disadari juga bahwa pencapaian itu belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan negara-bangsa.
Apalagi jika dikaitkan dengan target-target strategis mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.
Masih banyak yang harus dikerjakan di dekade-dekade mendatang.
Sebutlah program ketahanan dan kemandirian pangan, percepatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pemenuhan kebutuhan akan talenta digital, pendalaman sektor Industri melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT).
Pembangunan berkelanjutan dengan semua agenda strategis dan rangkaian prosesnya harus ditetapkan dalam PPHN yang wajib dipatuhi setiap administrasi pemerintah
- Johan Rosihan PKS: Idulfitri jadi Momentum Membangun Negeri dengan Akhlak
- Waka MPR: Jadikan Momentum Idulfitri untuk Memperkokoh Nilai-Nilai Persatuan Bangsa
- Waka MPR Eddy Soeparno Tekankan Transisi Harus Menguatkan Ketahanan Energi Nasional
- Waka MPR Akbar Supratman Sesalkan Dugaan Penghinaan Kepada Ulama Sulteng Habib Idrus
- Waka MPR Ibas Berharap Sekolah Rakyat Dibangun di Pacitan, Minta Bupati Siapkan Lahan
- Terima Aspirasi IOJI, Wakil Ketua MPR Komitmen Perjuangkan Konstitusi Pro Lingkungan