Catatan Ketua MPR RI
PPHN Menjawab Aspirasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Ketatanegaraan
Kendati sebagian masih dibiayai dengan utang luar negeri, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa, melainkan berpijak pada kebijakan Indonesia sentris.
Melalui penyaluran dana desa, semua desa diberi wewenang untuk membangun wilayahnya.
Sempat menghadapi pandemi Covid-19 selama dua tahun dengan segala risiko kerusakannya, stabilitas ekonomi nasional terbukti tetap terjaga, bahkan sempat mencatatkan pertumbuhan impresif.
Semua pencapaian sepanjang satu dekade terakhir ini memang mendapat apresiasi dari sebagian besar masyarakat.
Namun, di saat bersamaan, disadari juga bahwa pencapaian itu belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan negara-bangsa.
Apalagi jika dikaitkan dengan target-target strategis mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.
Masih banyak yang harus dikerjakan di dekade-dekade mendatang.
Sebutlah program ketahanan dan kemandirian pangan, percepatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pemenuhan kebutuhan akan talenta digital, pendalaman sektor Industri melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) hingga percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT).
Pembangunan berkelanjutan dengan semua agenda strategis dan rangkaian prosesnya harus ditetapkan dalam PPHN yang wajib dipatuhi setiap administrasi pemerintah
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi
- Lestari Moerdijat: Inklusivitas Harus Mampu Diwujudkan Secara Konsisten
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia