PPI Minta Kemenpora-KPK Supervisi Penyelenggaraan PON Jabar

jpnn.com - JAKARTA - Presidium Pemuda Indonesia mendatangi kantor Kemenpora, Selasa (13/9) siang. Mereka memprotes Kemenpora, terkait penyelenggaraan PON XIX 2016 Jawa Barat. 

Mereka menilai, ajang olahraga nasional empat tahunan tersebut, tidak mencerminkan sportifitas, kejujuran, serta akuntabilitas. 

"Harusnya, PON ‎menjadi ajang sportifitas dan prestasi, dihindarkan dari tuan rumah yang menghalalkan segala cara agar tuan rumah menjadi juara umum," kata Rudy Darmawanto, Ketua Pembina Presidium Pemuda Indonesia di Kemenpora, Selasa (13/9) sore.

Menurut dia, terbukti ada proses tidak sportif dengan melakukan penjadwalan yang mampat untuk cabor tertentu. Nomor tunggal dan ganda di beberapa cabor dibarengkan waktunya sehingga membuat ‎atlet yang harusnya bisa tampil di dua nomor, terpaksa bertabrakan waktunya.

"Ini proses yang tidak benar. Ini sengaja diatur biar bertabrakan, padahal itu nomor unggulan daerah lain. ‎Tuan rumah cukup tidak sportif," tegasnya.

Rudy juga mengingatkan PON XIX Jabar harusnya ‎mengusung akuntabilitas. Sehingga tidak terjadi proses-proses penyelewengan anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Sebab, dana dari pemerintah pusat, sudah diserahkan sebagian kepada pemerintah daerah, untuk penyelenggaraan itu.

Karena itu, Presidium Pemuda Indonesia, menggandeng Kemenpora dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan, supervisi, terhadap anggaran PON.

"Bukan hanya Kemenpora, tapi KPK juga harus turun tangan mengawasi akuntabilitas mereka. Supervisi dilakukan agar uang rakyat yang triliunan rupiah ini, tidak diselewengkan," pungkasnya.