PPI Sarankan SBY Lengser dari Ketum PD
jpnn.com - JAKARTA - Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundurkan diri posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Alasannya, agar SBY fokus menjalankan tugas negara sebagai presiden.
Menurut Juru Bicara PPI, Tri Dianto, rangkap jabatan membuat SBY lebih disibukkan dengan urusan partai. Akibatnya, tugas untuk mengurus persoalan bangsa dan negara pun keteteran.
"Permasalahan-permasalahan yang ada sangat luar biasa, karena SBY ketum sekaligus presiden. Saya sebagai mantan ketua DPC hanya sarankan SBY mundur sebagai Ketum PD dan fokus sebagai presiden," kata Tri di Jakarta, Selasa (29/10).
Saran ini dilontarkan Tri karena pasca-lengsernya Anas Urbaningrum dari posisi Ketum PD, ternyata elektabilitas partai binaan SBY itu tak kunjung membaik. Apalagi, kata Tri, Syarief Hasan sebagai Ketua Harian PD juga rangkap jabatan sebagai Menteri Koperasi dan UKM sehingga tak bisa berbuat banyak membenahi partai.
Selain itu, kata Tri, persoalan-persoalan di internal PD juga tidak kalah berat. Misalnya soal konvensi calon presiden PD yang belakangan meredup. Lalu soal kasus hukum seperti isu Bunda Putri yang menyerempet SBY dan lingkaran Istana.
"Jadi agar PD selamat dan SBY gak pusing, lebih baik SBY mundur dari Ketum PD. Lalu adakan KLB (kongres luar biasa). Banyak kader PD yang tidak terkontaminasi oleh korupsi dan dinggap mampu jadi ketum," pungkas mantan Ketua DPC PD Kabupaten Cilacap itu.(fat/jpnn)
JAKARTA - Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundurkan diri posisinya sebagai Ketua Umum
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gandeng Resinergi, SIG Tingkatkan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif dari Sampah Perkotaan
- Legislator NasDem Tawarkan Solusi Ini Demi Menyejahterakan Petani
- Ray Rangkuti Tantang KPK Bidik Orang di Lingkaran Kekuasaan terkait Kasus DJKA
- Dirjen Bina Keuangan Daerah Terima Penghargaan dari Kementerian BUMN
- Megawati Tak Bermusuhan dengan Prabowo, Tetapi Bakal Jaga Jarak
- Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo