PPKM Darurat Baru Berjalan, Pengamat Ini Sudah Sebut Tidak Efektif dan Minta Lockdown
jpnn.com, JAKARTA - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (1/7).
Penerapan PPKM Darurat itu diberlakukan pada 3 sampai 20 Juli 2021.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai keputusan itu membuktikan pemerintah dalam penanganan Covid-19 berupaya menjaga keseimbangan sisi ekonomi dan sisi kesehatan.
Meski demikian, dia menilai sebenarnya pilihan itu terbukti tidak efektif.
Pasalnya, kasus Covid-19 hingga saat ini tidak dapat dikendalikan dan justru menunjukkan grafik peningkatan yang sangat signifikan.
"Pemerintah seharusnya belajar, PSBB yang diperketat yang pernah dilaksanakan terbukti lebih dapat menekan lonjakan kasus Covid-19," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Sabtu (3/7) malam.
Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu menambahkan, pemerintah memilih PPKM Darurat tampaknya karena lebih ekonomis dari pada PSBB diperketat atau lockdown.
Sebab, kata dia, kebijakan itu tetap memberi ruang ekonomi tetap berjalan.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai kebijakan PPKM Darurat tidak akan efektif menekan pertumbuhan kasus covid-19
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya
- Menkes Sebut Virus Mpox atau Cacar Monyet Tidak Mengkhawatirkan seperti Covid-19
- Jilbab IKN