PPKM Darurat Baru Berjalan, Pengamat Ini Sudah Sebut Tidak Efektif dan Minta Lockdown

jpnn.com, JAKARTA - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (1/7).
Penerapan PPKM Darurat itu diberlakukan pada 3 sampai 20 Juli 2021.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai keputusan itu membuktikan pemerintah dalam penanganan Covid-19 berupaya menjaga keseimbangan sisi ekonomi dan sisi kesehatan.
Meski demikian, dia menilai sebenarnya pilihan itu terbukti tidak efektif.
Pasalnya, kasus Covid-19 hingga saat ini tidak dapat dikendalikan dan justru menunjukkan grafik peningkatan yang sangat signifikan.
"Pemerintah seharusnya belajar, PSBB yang diperketat yang pernah dilaksanakan terbukti lebih dapat menekan lonjakan kasus Covid-19," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Sabtu (3/7) malam.
Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu menambahkan, pemerintah memilih PPKM Darurat tampaknya karena lebih ekonomis dari pada PSBB diperketat atau lockdown.
Sebab, kata dia, kebijakan itu tetap memberi ruang ekonomi tetap berjalan.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai kebijakan PPKM Darurat tidak akan efektif menekan pertumbuhan kasus covid-19
- Prabowo Penuhi Unsur Keterbukaan saat Bertemu Konglomerat, Beda dengan Jokowi yang Tertutup
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya
- Trump Bikin Gebrakan Hari Pertama, Langsung Teken Keppres agar AS Keluar dari WHO
- Kasus Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Ada yang Anak-anak