PPKM Darurat Baru Berjalan, Pengamat Ini Sudah Sebut Tidak Efektif dan Minta Lockdown
"Pemerintah bukan berarti terbebas dari kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan makan rakyatnya," ujar Jamiluddin.
Dia meminta, rakyat yang tidak mampu dan berpenghasilan tidak tetap di Pulau Jawa dan Bali harus diberi bantuan sosial.
Menurutnya, kewajiban ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan yang diambil.
"Kalau kebutuhan pangan rakyat mampu dipenuhi selama PPKM Darurat, barulah pemerintah dapat menindak rakyatnya yang tidak patuh," ucap Jamiluddin.
Sebaliknya, lanjut dia, kalau tidak terpenuhi, pemerintah tak pantas menindak rakyatnya apalagi menuntut untuk melaksanakan semua aturan PPKM Darurat.
"Selama PPKM Darurat dilaksanakan pemerintah wajib memenuhi pangan rakyatnya," ucap Jamiluddin.
Mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP itu optimistis bila pemerintah memenuhi hak rakyat, PPKM Darurat bisa menekan lonjakan Covid-19.
Sebab, masyarakat akan patuh dengan mengikuti anjuran pemerintah tersebut.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai kebijakan PPKM Darurat tidak akan efektif menekan pertumbuhan kasus covid-19
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya
- Menkes Sebut Virus Mpox atau Cacar Monyet Tidak Mengkhawatirkan seperti Covid-19
- Jilbab IKN